sepakbola

Saya biasa main di lapangan semen. Ukurannya seluas lapangan badminton, karena memang sebetulnya itu lapang badminton. Para pemuda yang punya sedikit waktu senggang disela kesibukannya menikmati minuman keras dan nonton vcd porno kemudian merubahnya jadi lapangan serbaguna. Ada satu ring basket dan dua buah gawang dari bambu portabel yang bisa dicopot selepas kami bermain bola. Maklum saja, lapangan itu kalau malam jadi lahan parkir mobil.

Kalau bukan jadi penyerang, saya jadi pemain tengah. Badan saya terlalu rapuh jadi pemain belakang. Tapi itu juga bukan tanpa resiko. Sekali waktu kami main diguyur hujan, lapangan yang licin membuat saya terpeleset. Kepala beradu dengan lantai. Pingsan. Lain waktu saya coba bikin gol lewat tendangan voli. Bola masuk, tapi saya tak kuat merayakannya. Karena menahan badan yang terjatuh (lagi) akibat lantai licin, tulang tangan saya sedikit retak.

Lapangan itu diapit sebuah rumah dan sungai yang dalamnya selutut. Si empunya rumah, pegawai perusahaan pertambangan, jadi jarang di rumah. Kalau pulang, dia suka mengeluhkan tembok luar rumahnya yang penuh cap bola plastik. Tapi, kami tak pernah berhenti, kecuali karena langit yang mulai menghitam. Bahkan kaki yang melepuh karena gesekan dengan bola, atau lutut luka karena terjatuh, bukan halangan.

Jika tak mengenai tembok, si kulit bundar nyemplung ke kali. Yang menendang bertanggungjawab. Kadangkala arus begitu kuat selepas hujan membuat bola agak jauh terbawa. Sungai itu airnya coklat. Habis nyemplung kami sering gatal-gatal.

Beberapa kali bola ditendang mengenai pucuk tajam pagar rumah. Bola plastik mengempis. Kalau ditendang menjadi berat. Kami menghentikan permainan.

Teman-teman saya sudah tidak minum-minuman keras sekarang. Tidak juga bermain bola. Ada yang bekerja siang-malam urus mesin di pabrik. Ada yang urus anak sore hari selepas kerja. Kami jadi penonton saja. Bicara tentang transfer pemain yang nilainya jauh lebih besar dari gaji orang sekompleks perumahan. Atau tentang ribut-ribut PSSI. Adik-adik kami, lebih suka bermain bola dengan jari, jauh dari terik matahari. Lapangan itu lenggang sekarang.

Kami tak lagi meniru gaya perayaan gol Gabriel Omar Batistuta. Hei itu teman saya yang jangkung, kami menjulukinya Christian Abbiati, sudah jadi anak masjid. Rajin adzan dan mengaji. Kakaknya yang jago gocek sekarang berdagang pulsa.

Aih, kapan lagi kita main bola dengan kaki telanjang. Tertawa saat teman terjatuh. Berlari dan bikin serangan balik.

Jerat Kuasa dan Modal Terhadap Media Massa

…pers tidaklah semata-mata memroduksi teks dan informasi, tetapi juga merupakan suatu kelembagaan, di mana begitu banyak kepentingan ingin merasuki dirinya.

(Ign. Haryanto dalam Indonesia Raya Dibreidel)

Di tempat lahirnya, dataran Eropa—terutama Inggris dan Prancis—kebebasan pers merupakan anak kandung yang lahir dari rahim liberalisme yang diperjuangkan kaum borjuis berabad-abad lamanya. Dengan dihapuskannya lisensi terhadap barang percetakan di Inggris pada 1695 pers mulai digunakan sebagai media untuk mengekspresikan gagasan, menggerus secara perlahan ikatan feodal, dan memerjuangkan kebebasan individu.

Curran (2002:4) menggambarkan kebebasan pers ketika itu sebagai “evolution of ‘constitutional government’ by recording the rise of parliament, the establishment of the rule of law, the erosion of monarchial power, the development of modern political parties and—in the final culmination—the introduction of mass democracy.”

Pers itu menyejarah. Keberadaanya tak bisa dilepaskan dari kondisi zamannya. Kondisi tersebut dibentuk oleh berbagai kepentingan yang melingkupinya. Turut sertanya mereka dalam pengambilan keputusan pemerintah melalui parlemen dan liberalisasi kegiatan ekonomi yang sebelumnya didominasi oleh kerajaan dan gereja, merupakan ada dibalik usaha borjuasi memerjuangkan kebebasan pers.

Begitupun di Indonesia. Pers tak bisa dilihat terpisah dari kondisi sosial yang melingkupinya. Kelahiran serta tumbuh kembangnya banyak dipengaruhi gejolak ekonomi dan politik yang terjadi. Kebijakan pemerintah, perlawanan terhadapnya, kontrol dan sanksi yang dikenakan terhadap institusi pers adalah hal-hal yang naik ke permukaan akibat gejolak tersebut.

Liberalisme Ekonomi, Politik Etis, dan Regulasi Pers Zaman Belanda

Bukan surat kabar, melainkan almanak dan Perjanjian Bongaya, yang pertama kali diproduksi mesin cetak yang dibawa seorang Belanda bernama Kornelis Pijl pada 1659. Bataviasche Nouvelles, surat kabar pertama yang hadir, baru muncul Agustus 1744. Berukuran selembar kertas berukuran folio surat kabar ini memuat maklumat pemerintah dan iklan yang biasanya berisi pengumuman lelang. Dua tahun saja umurnya. Keberadaanya dikhawatirkan akan membuat pesaing Eropa memanfaatkan informasi mengenai kondisi perdagangan di Hindia-Belanda dan menganggu monopoli Kompeni (VOC) di Belanda [Adam 2003:4-5]. Sejarah surat kabar di Indonesia dibuka dengan suram. Bataviasche Nouvelles menjadi surat kabar pertama yang terbit, sekaligus juga mengawali sejarah pelarangan terbit.

Reglement op de Drukwerken in Nederlansch-Indie merupakan produk hukum pertama yang mengatur kehidupan Pers di Hindia Belanda. Ketika itu sudah ada 21 surat kabar dan majalah—semuanya berbahasa Belanda—yang pernah dan masih terbit. Peraturan yang dikeluarkan pada 1856 ini bersifat preventif dengan berbagai kewajiban yang dibebankan kepada usaha penerbitan semisal uang jaminan, contoh hasil cetakan, dan pembubuhan tanda tangan penulis pada setiap tulisan[1].

Lahirnya regulasi tersebut merupakan bukti bahwa keberadaan surat kabar mulai diakui pemerintah Hindia-Belanda. Reformasi Konstitusional Belanda pada 1848 menambah hak para anggota partai Liberal dan partai Kristen untuk mengeritik kebijakan pemerintahan di Hindia Belanda. Namun kaum konservatif yang anti liberalisasi ekonomi masih mendominasi parlemen. Merkantilisme yang mewujud dalam tanam paksa[2] berorientasi ekspor sudah berlangsung sejak 1930 dan masih dijalankan, meskipun didera kritik dari kaum Liberal dan Kristen. Informasi mengenai kegiatan ekonomi di Hindia-Belanda yang diterima perusahaan swasta bisa mengancam dominasi Belanda. Akibatnya, sistem sensor surat kabar yang preventif diberlakukan untuk menghindarinya.

Zaman modal pertama, meminjam istilah Takashi Shiraishi, merupakan tahun awal dimulainya liberalisasi ekonomi[3]. Swastanisasi perkebunan di Hindia-Belanda melalui penetapan UU Agraria 1870 memungkinkan modal asing masuk. Kemenangan kaum liberal di parlemen Belandalah yang memungkinkannya.

Masuknya modal asing swasta ke Indonesia  pada sekitar 1870 mengakibatkan ekonomi Jawa dikuasai pemilik perkebunan, terutama pemilik pabrik gula…Kapitalisme swasta berpengaruh pada kebijakan kolonial Belanda selama periode berkuasanya kaum liberal. Hindia-Belanda tak dilewatkan, bukan hanya karena merupakan pengekspor bahan baku tapi juga pengimpor barang-barang buatan luar negeri. (Adam 2003:153)

Politik etis dengan semboyannya Irigasi, Edukasi, dan Transmigrasi pun mulai diberlakukan. Tiga hal tersebut berfungsi untuk memerlancar kegiatan ekonomi ketika itu. Sekolah-sekolah dibangun untuk menghasilkan tenaga kerja pribumi yang sanggup menjalankan tugas administratif. Kepentingan ekonomi diberi selubung perbaikan kesejahteraan pribumi agar nampak manis. Seperti dikatakan Furnival (dikutip Adam 2003:155) kepentingan untuk menyejahterkan kaum pribumi bukan lagi sebagaimana disebut Van Hoevell, merupakan kepentingan kemanusiaan, atau sebagaimana disebut kalangan liberal, kemunafikan, melainkan semata kepentingan ekonomi.

Dibalik kebohongannya, politik etis membawa efek samping yang tak bisa dihindari. Pengaturan terhadap pers mulai melonggar dengan beberapa perubahan dalam Reglement op de Drukwerken in Nederlansch-Indie yang dilakukan tahun 1906. Barang cetakan yang sebelumnya harus disampaikan dulu kepada pemerintah sebelum terbit, bisa diserahkan 24 jam setelah penerbitan. Sanksi yang dijatuhkan atas pelanggar juga turut melunak, penyitaan diganti dengan denda dan uang jaminan tidak lagi dibutuhkan. Melunaknya sikap pemerintah terhadap pers dikarenakan fungsi penting surat kabar sebagai sarana pertukaran informasi mengenai kegiatan perekonomian dan media periklanan.

Pelabuhan sebagai pusat kegiatan perdagangan menjadi lahan subur bagi pertumbuhan surat kabar. Di Jawa, Surabaya, Semarang, dan Batavia mendominasi. Sedangkan Padang dan Makasar menjadi pusat pertumbuhan surat kabar di luar Jawa.

Efek lainnya adalah meningkatnya kesadaran nasionalisme akibat kemunculan kaum intelektual hasil didikan Belanda. Mereka banyak menerjukan diri dalam dunia persuratkabaran. Ini memberi corak baru dalam dunia pers. Pers yang berosrientasi pencerahan dan menggagas nasionalisme mulai bertumbuhan. Meskipun begitu biasanya umurnya tak bertahan lama dibanding pers berorientasi komersial.

Bintang Hindia merupakan salah satu contoh yang menggunakan surat kabar untuk mencerahkan pribumi. Sebutan ‘Bangsawan Fikiran’ digunakan tokohnya, Ahmad Rivai, untuk mendorong pembaca pribumi bersiap menghadapi bangsa Eropa dengan memersenjatai diri melalui ilmu dan kepandaian. Namun, Bintang Hindia baru sebatas ingin memajukan pendidikan di Indonesia dan belum berani mengeritik kebijakan kolonial. Hal tersebut dikarenakan keberlangsungan surat kabar ini sangat bergantung pada subsidi dan perlindungan pemerintah kolonial (Adam 2003: 167-181)

Medan Prijaji, yang disebut Dhakidae sebagai contoh sempurna Jurnalisme Politik, menyusul terbit pada 1907 dengan komando RM Tirto Adhi Soerjo. Surat kabar ini sepenuhnya dikelola oleh pribumi, karenanya dianggap sebagai pelopor Pers di Indonesia. Semangat nasionalistisnya tercermin dalam keberanian menyuarakan kepentingan pribumi dan mengeritik kebijakan kolonial. Hal tersebut menyebabkan Tirto berkali-kali harus dikenai sanksi oleh pengadilan.

Majunya pemikiran dan bangkitnya kesadaran nasionalisme membuat pemerintah kolonial harus mengeluarkan Persbreidel Ordonantie[4] pada 1931. Pers mulai menyatu dengan laku pergerakan nasional. Demonstrasi dan kerusuhan banyak terjadi di perkebunan swasta. Surat kabar digunakan sebagai corong organisasi massa di Jawa seperti Sarekat Islam dan Insulinde. Dominasi politik dan kegiatan ekonomi Belanda mulai terancam.

Selain ancaman terhadap surat kabar secara institusi melalui Persbreidel Ordonantie, ada juga ancaman terhadap wartawan melalui Haatzai Artikelen yang diluncurkan tahun 1915. Penyebaran kebencian terhadap pemerintah kolonial dan pejabat administratif senior yang biasanya berasal dari kalangan Priyayi dilarang. Mereka yang terkena jeratnya antara lain RM Soewardi Suryaningrat (1920), Sarimin Partoadmojo (semarang, 1919), Kiai Taman (Pamekasan, 1919), Mas Soekandar (Kediri, 1919), mohammad Sanoesi (Tasikmalaya, 1920), Danoedjoe (Semarang, 1920), Raden Darsono (Surabaya, 1920), Mas Marco, Haji Misbach (Klaten, 1920), dan banyak lagi.

Korban-korban disebut di atas kebanyakan berasal dari kalangan pergerakan. Tempat terjadinya kasus pun merupakan daerah potensi konflik dan demonstrasi. Gejolak tersebut seringkali menyebabkan terhentinya kegiatan ekonomi di perkebunan[5], sehingga harus dilakukan tindakan keras terhadapnya.

Minshin Ha’aku dan Senbu Kosaku

Jepang hanya sebentar saja menancapkan kuku kolonialisme di Indonesia. Kebijakan mengenai arus informasi mereka berkaitan dengan bagaimana menyita hati (Minshin Ha’aku) serta menjinakkan dan mengindoktrinasi (Senbu Kosaku) rakyat.

Pada masa pendudukan Jepang, surat kabar tidak terlalu menyita perhatian pemerintah. Berbagai organisasi didirikan untuk mengatur pers diantaranya Jawa Hoso Kanrikyoku (Biro Pengawas Siaran Jawa) yang fungsinya melakukan siaran radio domestik dan pengelolaannya dipercayakan kepada NHK; Jawa Shinbukai (perusahaan koran Jawa) yang fungsinya menerbitkan surat kabar dan dikelola oleh Asahi Shinbun; dan Domei (kantor berita) yang mengurusi masalah korespondensi.

Pemerintah Jepang lebih memilih menggunakan media lain seperti musik, film, dan teater sebagai sarana propaganda. Hal-hal yang sering diangkat antara lain gagasan mengenai lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya, pertahanan Jawa, perekrutan Romusha, dan penghapusan ide individualistis Barat. Teknik propaganda dengan media selain surat kabar dipilih karena masih rendahnya tingkat melek huruf masyarakat Indonesia yang sebagian besar tinggal di pedesaan. Paling jauh, propaganda melalui media massa yang dilakukan berbentuk siaran radio yang pengerasnya biasa ditaruh di tempat yang tinggi seperti pohon, di pusat-pusat keramaian seperti pasar [Kurosawa 1993:229-272].

Kebijakan yang diterapkan pada surat kabar lebih bersifat mengaturnya, bukan menggunakannya untuk kepentingan ekonomi dan politik Jepang. Kebijakan tersebut misalnya penempatan pengawas dalam jajaran staf redaksi di tiap surat kabar. Sedangkan regulasi hukumnya mengambil bentuk dalam Undang-Undang No.16 yang mengatur sarana publikasi dan komunikasi.

Regulasi tersebut, antara lain mengatur bahwa setiap barang cetakan, sebelum diterbitkan, harus melewati bagian sensor Balatentara Jepang yang ada di Jakarta, Bandung, Yogya, dan Surabaya. Selain itu, barang cetakan juga tak boleh dikirimkan ke dunia luar begitupun sebaliknya, barang cetakan dari luar dilarang masuk ke Hindia-Belanda. saling-tukar informasi antar daerah pun hanya boleh dengan seizin Balatentara Jepang [Surjomihardjo 2004:175-176].

Sensor perventif di atas mirip dengan yang dijalankan pemerintah Belanda. Bedanya, jika dulu pemerintah Belanda menggunakannya untuk menahan modal asing agar tak masuk ke Indonesia, maka sekarang Jepang memberlakukannya untuk menahan arus sentimen Anti-Jepang yang mungkin timbul dari kalangan Tionghoa dan surat kabar Indonesia. Hal tersebut memang sedang terjadi dikarenakan agresi Jepang terhadap Tiongkok.

Surat Kabar dan Gejolak Politik Zaman Orde Lama

Setelah mencapai kemerdekaan, Indonesia bukan berarti lepas dari gejolak. Kebutuhan akan stabilitas nasional bagi pembangunan merupakan landasan dari lahirnya berbagai kebijakan mengenai pers yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Lama di bawah pimpinan Soekarno. Yang menarik dan perlu disimak adalah peran yang dimainkan oleh pihak militer—akibat tarik-manarik kepentingan politik dalam tubuhnya—yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan mengenai pers.

Undang-undang yang secara khusus mengatur masalah pers baru hadir setelah lebih dari dua puluh tahun Indonesia meraih kemerdekaan. Sebelumnya, Indonesia masih mewarisi sistem hukum pers yang dibuat pemerintah kolonial Belanda.

Pada masa demokrasi liberal—biasa disebut juga demokrasi parlementer—yang terjadi dalam kurun sepuluh tahun sejak 1949, pengaturan terhadap pers sebenarnya bisa dikata cukup longgar. Pendapat dan kritik dapat secara bebas disampaikan melalui pers. Meskipun begitu beberapa konflik politik menyebabkan pelarangan terbit beberapa surat kabar.

Konflik pertama yang menyebabkan penindakan terhadap pers adalah pertentangan antara militer dan Front Demokrasi Rakyat (FDR)[6]. Akibatnya, harian yang berhubungan dengan FDR semisal Patriot, Buruh, dan Suara Ibu Kota dilarang terbit…sebaliknya, FDR, ketika terjadi perebutan kekuasaan di Madiun, mengenakan pembatasan terhadap surat kabar Api Rakyat supaya Front Nasional bisa didengar (Smith 1986:77 dikutip Kahya 2004:94).

Kemudian, pada 1951, pemerintahan Perdana Menteri Sukiman Wirjosandjojo (Masyumi) melancarkan razia antikomunis dengan alasan bahwa kaum komunis telah berkomplot untuk mengulingkan pemerintah. Akibatnya surat-surat kabar komunis dan kaum kiri terpaksa berhenti terbit. Sasaran tindakan semacam ini agaknya ialah penerbitan-penerbitan kaum komunis, Belanda, dan Tionghoa (Surjomihardjo (ed) 2004:224). Tindakan ini bisa dipahami karena sejak awal Masyumi—yang sejalan dengan Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan sering disebut kaum Sosialis Kanan (Soska)—merupakan musuh politik kaum kiri dan komunis, termasuk PKI di dalamnya.

Setelah peristiwa tersebut angin segar berhembus dengan dikeluarkannya UU No.23 tahun 1954 mengenai pencabutan Persbreidel Ordonantie. Regulasi tersebut dianggap tak sesuai dengan pasal 29 dan 33 UUD 1945, karenanya Persatuan Wartawan Indonesia yang berkongres di Denpasar, Bali, pada Agustus 1953, menuntut pemerintah untuk mencabutnya. Selain itu PWI juga menuntut segera dikeluarkannya UU Pers yang mencakup hak ingkar dan larangan pers asing (Haryanto 2006:21-22).

Namun, tak lama setelah itu justru pemerintah melalui Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Militer mengeluarkan peraturan dengan No. PKM/001/0/1956[7] yang mengekang pers. Isinya melarang surat kabar menyebarkan hal-hal yang mengandung kecaman, persangkaan atau penghinaan pada Presiden dan Wakilnya, serta majelis umum dan pegawai negeri. Peraturan ini diberlakukan pada 14 September 1956 dan dicabut tanggal 28 November 1956 karena protes yang diajukan kalangan surat kabar.

Konflik di tubuh militer akibat perebutan kekuasaan dan kebijakan pembangunan pemerintah yang dituding menyebabkan kesenjangan kemajuan di Jawa dan luar Jawa menyebabkan munculnya berbagai pemberontakan. Dimulai oleh bergabungnya Kahar Muzakar dalam DI/TII Kartosuwiryo dilanjutkan dengan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera dan Pemberontakan Rakyat Semesta (Permesta) di Sulawesi Utara[8].

Kebebasan pers melalui pencabutan Persbreidel Ordonantie tak berlangsung lama. Segera sesudahnya, keadaan darurat perang[9] (SOB) diumumkan pada 14 Maret 1957 akibat meletusnya berbagai pemberontakan di atas. Pemberlakuan SOB selanjutnya menjadi legitimasi tindakan keras yang dilakukan terhadap pers.

Mochtar Lubis, wartawan Indonesia Raya, merupakan salah satu korban pemberlakuan SOB. Sebelumnya, Indonesia Raya memuat surat pembelaan Zulkifli Lubis dari tempat persembunyiannya. Hal tersebut membuatnya dituding berkomplot dengan gerakan Zulkifli Lubis. Perlu dicatat pula bahwa pada tahun pertama pemberlakuan SOB, jumlah tindakan yang dikenakan pemerintah terhadap pers mengalami peningkatan tajam, hampir tiga kali lipat dari tahun sebelumnya[10]. Jumlah tersebut tetap tinggi selama empat tahun masa diberlakukannya SOB sebelum akhirnya dicabut oleh Soekarno pada 1 Mei 1963.

Setahun setelah pemberlakuan SOB, surat izin terbit ditelurkan oleh Penguasa Militer Daerah Jakarta. Kebijakan lisensi yang dahulu diberlakukan pemerintahan kolonial Belanda dan Jepang terulang kembali, tapi kini dilakukan oleh pemerintah Indonesia sendiri.

Demokrasi liberal berakhir dengan pemberlakuan sistem Demokrasi Terpimpin melalui dekrit presiden pada 5 Juli 1959 dan pembubaran parlemen pada 1960. Zaman Demokrasi terpimpin konflik politik antara militer dan partai oposisi di satu pihak dengan Soekarno dan PKI di pihak lain, menguat. Hal ini diakibatkan partai oposisi seperti Masyumi dan PSI dilarang akibat keterlibatannya dalam pemberontakan di Sumatera dan Sulawesi serta semakin bertambahnya kekuatan politik PKI.

Awalnya militer merupakan partner Soekarno dalam melaksanakan demokrasi terpimpin. Hal ini bisa dilihat dalam sumbangsih militer meredam berbagai pemberontakan ketika pemberlakuan SOB. Militer juga mendapatkan keuntungan dengan meningkatnya kekuatan politik mereka akibat pembubaran parlemen dan berbagai kebijakan yang diterapkan Soekarno[11].

Pers digunakan oleh Soekarno untuk mendukung manifesto politik-nya. Tap MPRS No.II/MPRS/1960 merupakan dasar legitimasi program yang dikenal dengan manipolisasi pers tersebut. 19 kewajiban[12] terhadap pers jika ingin mendapatkan izin terbit dirumuskan dalam Peraturan Peperti No. 10/1960. Di sini terlihat dukungan A.H. Nasution yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan juga Penguasa Perang Tertinggi (Peperti).

Namun, menguatnya kekuatan politik TNI membuat Soekarno kemudian berusaha mencari perimbangan dengan mendekat pada PKI. Hal ini juga dikarenakan sikap Nasution yang mulai berani menentang kebijakan-kebijakan Soekarno semisal Nasakom. TNI menganggap PKI kerap memanfaatkan Nasakomisasi untuk menambah kekuatan politiknya. Akibat konflik tersebut, Soekarno akhirnya mengurangi kekuasaan politik TNI dengan mencabut SOB dan membubarkan lembaga-lembaga seperti Peperti, Pelaksana Perang Daerah (Paperda), dan Komando Operasi Tertinggi (Koti). Nasution juga diturunkan jabatannya dari Menteri Pertahanan dan Keamanan menjadi Kepala Staf Angkatan Bersenjata yang fungsinya sebatas pertahanan sipil dan koordinasi administratif (Fattah 2005:117).

Kebijakan-kebijakan Soekarno di atas mengecewakan TNI dan membuatnya mengalihkan dukungan. Berbalik menjadi oposisi setelah pada masa SOB menjadi partner setia[13]. Tindakan terhadap pers berkurang akibat otoritas pengaturan yang tidak lagi berada di tangan militer[14].

Setelah lepas dari cengkraman militer, kebijakan terhadap pers melalui pembuatan regulasi, baru terjadi lagi di tahun 1965. berdasarkan Keputusan menteri Informasi No.29/5K/M/65, tiap surat kabar harus didukung dan berada dalam perlindungan partai politik, organisasi massa, atau Panca Tunggal (pemerintah daerah). Selain itu dalam jajaran kepengurusan, harus terdapat seorang editor yang berasal dari pelindung tersebut. Merekalah yang kemudian bertanggung jawab terhadap isi penerbitan.

Peraturan tersebut disebabkan konflik politik yang terus menguat. Jurnalisme politik yang sifatnya ideologis memang mewarnai dunia persuratkabaran ketika itu. Namun, ada juga surat kabar yang sifatnya non-politis, dan wartawan serta seluruh jajaran manajemen surat kabar belum tentu setuju dengan keputusan afiliasi yang seringnya diputuskan oleh pemimpin surat kabar. Akibatnya, beberapa surat kabar yang tak bersifat politis berlindung di bawah TNI—seperti Pikiran Rakyat di bawah Divisi Siliwangi Jawa Barat.

Keputusan tersebut bersifat politis sekaligus ekonomis. Sifat politisnya terlihat dari pengelompokan aliran politik. Sementara mengenai sifat ekonomisnya, Dhakidae berpendapat

Despite its revolutionary outcry, the regrouping of the press does not mean anything else than the regrouping of Indonesia businessman designed to find another structure that was supposed to be that of the fifties. The soft political concentration of newspaper ownership, although in a very low stage, was begining to take shap, with the domination going to the left (Dhakidae 1991:53-54)

Akibat kebijakan tersebut memang koran berhaluan kiri dan komunis yang berlindung di bawah PKI menguasai pasar persuratkabaran, diikuti oleh surat kabar nasionalis (PNI) dan Islam (NU). Hal tersebut merupakan suatu yang wajar, karena dalam lindungan PKI lah paling banyak berlindung surat kabar[15].

Di Bawah Cengkeraman Orba

Pada masa Soeharto, kontrol atas informasi dipegang oleh “istana”. Dalam bukunya Politik Media, Politik Bahasa dalam Proses Legitimasi dan delegitimasi Orde Baru Dedy N. Hidayat (dikutip oleh Alex Sobur) menyebutkan lima kontrol yang dilakukan pemerintahan Orde Baru terhadap Pers berbentuk:

1. kontrol untuk memasuki sektor industri media bagi para pelaku bisnis, antara lain, melalui penciptaan penghalang politik bagi yang ingin turut ambil bagian. Selain hambatan-ha,batan ekonomi yang ‘alamiah’ dari pasar dan ketentuan finansial, penguasa Orba juga menciptakan ketentuan politik bagi mereka yang ingin menjadi pemain pasar dalam industri media (antara lain, dengan pemberian SIUPP secara selektif berdasarkan kriteria politik tertentu).
2. kontrol terhadap individu dan kelompok pelaku professional (wartawan) melalui mekanisme seleksi dan ketentuan (seperti eharusan menjadi anggota PWI), dan jelas juga kontrol berupa penujukkan individu-individu untuk menduduki jabatan tertentu dalam media milik pemerintah.
3. kontrol terhadap isi serta isu pemberitaan.
4. kontrol terhadap sumber daya, antara lain berupa monopoli kertas oleh pihak yang dekat dengan kekuasaan (Bob Hasan dan Aspex Papers).
5. kontrol terhadap akses ke pers, berupa pencekalan terhadap tokoh-tokoh oposan tertentu agar tak tampil dalam pemberitaan pers.

Beberapa surat kabar dan individu menjadi korban kontrol yang disebutkan di atas. Kontrol pemberitaan atas persitiwa Lima belas Januari (Malari) 1974 diterapkan dengan dikeluarkannya pernyataan pemerintah dan militer megenai penertiban pemberitaan dalam pers ataupun surat-surat kabar. Hal ini dilanjutkan dengan pencabutan Surat Ijin Terbit (SIT) oleh Deppen dan pembreidelan Harian Nusantara (Jakarta), Suluh Berita (Surabaya), Kami, Indonesia[16] Raya, Abadi, dan The Jakarta Times[17].

Kontrol terhadap kertas ditetapkan dengan peraturan yang disebut Surat Izin Pembagian Kertas (SIPK)[18]. Kerjasama ekonomi antara Soeharto dan Bob Hasan mengenai monopoli kertas bukan hal yang baru. Sejak masih berpangkat Kolonel dalam ketentaraan, Soeharto sudah melakukan kerjasama barter gula dan beras dengan Liem Swie Liong dan Bob Hasan—keduanya merupakan konglomerat yang kemudian menjadi ‘partner’ ekonomi keluarga Cendana. Akibat prilakunya ini, Kolonel Soeharto dimutasi ke Markas Besar AD sebagai perwira tinggi non-job[19].

Salah satu contoh bentuk kontrol terhadap individu dan kelompok professional menimpa seorang wartawan Kompas, Satrio Arismunandar. Dia dipaksa hengkang dari pekerjaan yang telah enam tahun dijalaninya. Akibat keterlibatannya dalam aksi protes menentang pembreidelan tiga surat kabar—Tempo, DeTik, dan Editor—dan keanggotaanya dalam Alainasi Jurnalis Independen (AJI) serta Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI), tekanan datang dari Deppen dan Persatuan Wartawan Indonesia kepada Jakob Oetama (ketika itu menjabat Pemimpin Redaksi) untuk memberhentikan Satrio.

Pada masa ini juga undang-undang yang khusus mengatur permasalahan pers dikeluarkan oleh pemerintah. Melalui UU Pokok Pers tanggal 12 Desember 1966, sensor dan bredel ditiadakan. Surat izin terbit pun tak lagi diperlukan (pasal 8). Namun ada penambahan yang tercantum dalam pasal 20 (1) a, berbunyi “dalam masa peralihan keharusan mendapat Surat Izin Terbit masih berlaku sampai ada keputusan pencabutannya.” Inilah yang menimbulkan polemik karena membuat pasal 8 tiada artinya.

Televisi swasta juga tumbuh dan berkembang pada zaman Orde Baru. Menyusul Televisi Republik Indonesia (TVRI) yang telah lebih dulu mengudara di tahun 1962 untuk menyiarkan Asian Games IV di Jakarta. Televisi swasta tersebut antara lain Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), Surya Citra Televisi (SCTV), Televisi Pendidikan Indonesia (TPI), Andalas Televisi (ANTV), dan Indosiar.

Kelima tersebut sebenarnya masih coba-coba karena belum memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur penyiaran yang memadai. Bahkan, TPI mengudara dengan meminjam infrasturktur TVRI hingga beberapa tahun. Sementara itu, Kompas grup yang sebelumnya telah memersiapkan diri dengan mengirimkan Arswendo Atmiwiloto ke luar negeri untuk memelajari masalah pertelevisian, justru baru dikabulkan permintaan pendirian Televisinya setelah Orde Baru jatuh melalui TV7.

Tak heran rasanya mengapa hal tersebut, jika melihat orang-orang yang berada di belakang pendirian Televisi swasta tersebut. Semuanya adalah koneksi cendana. RCTI diprakarsai Bambang Thihatmodjo, anak Soeharto; Sudwikatmono, saudara Soeharto mendirikan SCTV; Siti Hardiyanti Rukmana, anak Soeharto lainnya, yang akrab disapa mbak Tutut mendirikan TPI; Aburizal Bakrie yang merupakan koneksi cendana mendirikan ANTV; dan Anthony Salim, anak konglomerat yang sejak dulu dekat dengan Soeharto, mendirikan Indosiar (Wirodomo 2006:3-8).

Tak puas dengan hal tersebut, di tiap televisi swasta tersebut juga ditempatkan kalangan militer yang biasanya duduk dalam jajaran komisaris. Hal ini berguna sebagai kontrol politik terhadap media-media tersebut.

Reformasi, Lepaskah Media dari Kontrol?

Tumbangnya rezim Orba tak hanya disambut hangat oleh masyarakat Indonesia, tapi juga dunia pers Indonesia yang dikekang puluhan tahun melalui pemberlakuan kebijakan yang represif. Kontrol atas informasi tak lagi dipegang pemerintah.

Pembubaran Deppen merupakan langkah krusial yang diambil Gus Dur. Ada yang menyebut langkah ini merupakan tanda bahwa kebebasan pers selangkah lebih maju. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa tindakan ini merupakan langkah mundur[20].

Pembubaran Deppen hanyalah strategi Gus Dur untuk berkompromi dengan media massa. Strategi ini juga diterapkan Gus Dur dengan mengangkat tiga menteri—Ryaas Rasyid (Menteri Otonomi Daerah), A.S.Hikam (Menteri Riset dan Teknologi), Khofifah Indar Parawansa (Menteri Pemberdayaan Perempuan)—menjadi angoota kabinetnya.

Dibandingkan berkonfrontasi dengan “kekuatan-kekuatan baru” Gus Dur lebih memilih mengakomodir mereka dengan memberi kebebasan atau menempatkannya di posisi penting. Sikap itu sangat bertolak belakang dengan kebijakannya terhadap “kekuatan-kekuatan lama”. Gus Dur mencoba untuk meraih dukungan publik dengan tetap menginginkan pengadilan terhadap Soeharto dan penyingkiran ABRI dari arena politik. Sikap-sikap populis tersebut jelas digunakan Gus Dur untuk meraih dukungan publik.

Dengan berbagai kebijakan yang diterapkan Gus Dur pers mendapat angin segar. Tampaknya Gus Dur berpihak kepada pers bebas. Keadaan ini menghasilkan ribuan surat kabar baru. Sekitar lima ribuan surat kabar terbit pada masa Gus Dur tanpa memiliki Surat Izin Usaha Penerbitan dan Percetakan (SIUPP). Padahal pada zaman Soeharto SIUPP merupakan salah satu jurus ampuh untuk mengontrol arus informasi. Pers “bandel” yang mencoba menganggu kekuasaan dapat dengan mudah dicabut SIUPP-nya.

Boleh dikata bahwa pers zaman Gus Dur terjebak layaknya seorang remaja yang bebas dari aturan keluarga yang tak disukainya. Pers bukan lagi oposisi yang konstruktif, namun destruktif. Setidaknya itulah anggapan para pemerhati media massa. Terlihat dari munculnya banyak media watch yang dalam kurun tiga tahun sejak reformasi sudah hampir berjumlah 25 buah[21].

Dibubarkannya Deppen dan penghilangan fungsi SIUPP, menyebabkan absennya lembaga yang memegang otoritas atas permasalahn pers. Reorganisasi dilakukan dalam lembaga pers dan hubungannya dengan Negara diperbarui. Pembentukan Dewan Pers baru—sebagai perwakilan dari lembaga pers zaman Gus Dur—menggantikan dewan pers yang lama mendapatkan legitimasinya melalui pemberlakuan Undang-Undang RI Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers (UU Pers 1999), yang diundangkan pada 23 September 1999.

Orang-orang baru—yang bukan lagi dipilih oleh pemerintah—menduduki posisi-posisi dalam Dewan Pers. Gus Dur mengesahkan sembilan orang anggota yang dianggap mewakili ketiga elemen: wartawan, pengusaha yang bergerak di bidang media massa, dan tokoh masyarakat[22] melalui keputusan Presiden RI Nomor 96/M Tahun 2000 pada 19 April 2000. Dalam lembagai ini pun bermacam organisasi wartawan berkumpul. Artinya, tak hanya PWI yang diakui sebagai organisasi wartawan yang sah.

Pembentukan Dewan Pers agaknya merupakan hasil dari kondisi pers yang tak terkendali pada masa Gus Dur. Dengan beranggotakan 33 organisasi kewartawanan dan 7 organisasi perusahaan, Dewan Pers haruslah berfungsi untuk mengarahkan media massa menjadi lebih bertanggungjawab dalam pemberitaannya.

Angin segar yang ditiupkan pemerintahan Gus Dur bukannya tanpa masalah. Tindakan terhadap pers tidaklah dilakukan oleh pemerintah, namun organisasi massa pendukung Gus Dur. Mereka kerapkali melangkahi aparat keamanan dengan melakukan tindakan keras terhadap pers[23].

Gus Dur cukup berhati-hati dalam menghadapi kondisi tersebut. Dia memilih untuk tak memperkarakan media massa yang dianggap Nadhliyin telah melecehkan sosok Gus Dur. Di sisi lain, Gus Dur tidak menyalahkan pendukungnya melainkan menuding pers yang kebablasanlah yang menyebabkannya. Hal ini sanggat bertolak belakang karena sekarang ia merupakan sosok yang sering menentang keras kekerasan yang kerap dilakukan pemerintah maupun organisasi massa seperti Front Pembela Islam. Gus Dur tak mau menelan ludah sendiri. Ia membiarkan mekanisme ilegal untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan membiarkan (dan kadang mendukung) para pendukungnya yang beraksi menentang pelecehan media massa terhadap Gus Dur.

Bertumbuhnya lembaga penyiaran pun mau tak mau memerlukan pengaturan. Komisi Penyiaran Indonesia didirikan untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui UU No.32 tahun 2002 yang mengamanahkan adanya sebuah komisi Independen yang mengawasi dan mengatur regulasi penyiaran yang berada di luar kontrol pemerintah. Anggota komisi ini merupakan para ahli yang memiliki otoritas di bidangnya dan diajukan oleh masyarakat dan kelompok professional. Setelah mengalami seleksi oleh Dewan Perwakilan Rakyat, calon yang diajukan tersebut kemudian disahkan oleh presiden.

KPI hadir di tengah keresahan akan mutu siaran televisi Indonesia yang dianggap rendah. Namun harapn tersebut belum juga terpenuhi karena belum jelasnya nasib UU No. 32 tahun 2002 yang hingga kini masih mengambang akibat pemerintah yang belum juga mengeluarkan peraturan pemerintah yang menjadi legitimasi hukum undang-undang ini.

Pembentukan kembali Departemen Komunikasi dan Informasi yang ditelurkan  pemerintahan SBY melalui Keputusan Presiden No.9/2005, pun dianggap sebagai reinkarnasi Deppen. Pemberian wewenang mengenai pengaturan frekuensi dan izin bagi media elektronik yang sebelumnya dipegang Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Postel) di bawah pengaturan Departemen Perhubungan (Dephub) pun seolah mengisyaratkan keinginan pemerintah untuk menancapkan kukunya dalam bidang media penyiaran.

Kondisi lawless akibat belum adanya peraturan pemerintah yang merupakan kelanjutan UU No.32 tahun 2002 ini, oleh banyak pihak sebagai keadaan yang sengaja diciptakan untuk tetap menjaga keleluasan media elektronik.

Pengebirian otoritas KPI melalui Depkominfo pun disebut-sebut sebagai ‘agenda politik tersembunyi’[24]. Kepentingan politik menyangkut pemilu yang akan dihadapi selanjutnya dituding berada dibalik kuatnya otoritas Departemen tersebut. Siapa yang tahu kelak akan seperti apa? namun, masa lalu mengatakan sepak terjang pers tak bisa dilepaskan dari faktor-faktor ekonomi dan politik yang melingkupinya.

Kepustakaan

Adam, Ahmat. 2003. Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesiaan, 1855-1913. Hasta Mitra, Pustaka Utan Kayu, dan Perwakilan KITLV-Jakarta: Jakarta.

Arif, Sritua. 2006. Negeri Terjajah: Menyingkap Ilusi Kemerdekaan. Resist: Yogyakarta.

Fattah, Abdoel. 2005. Demiliterisasi Tentara: Pasang Surut Politik Militer 1945-2004. LkiS: Yogyakarta.

Curran, James. 2002. Media and Power. Routledge: London.

Dhakidae, Daniel. 1991. The State, The Rise of Capital, and The Fall of Political Journalism in Indonesia: Political Economy of Indonesian News Industry. Cornell University: Ithaca, New York. (tidak dipublikasikan)

Haryanto, Ignatius. 2006. Indonesia Raya Dibredel!. LKiS: Yogyakarta.

Kahya, Eyo. 2004. Perbandingan Sistem dan Kemerdekaan Pers. Pustaka Bani Quraisy: Bandung.

Kurosawa, Aiko. 1993. Mobilisasi dan Kontrol. Grasindo: Jakarta.

Mahendra, Ignatius dan Suharsih. 2006. Bergerak Bersama Rakyat. Resist: Yogyakarta.

Shiraishi, Takashi. 2001. Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926. Grafiti: Jakarta.

Surjomihardjo, Abdurachman (ed). 2004. Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia. Kompas: Jakarta.

Sobur, Alex. 2001. Etika Pers: Profesionalisme dengan Nurani. Humaniora Utama Press: Bandung.

Wirodono, Sunardian. 2006. Matikan TV-mu: Teror Media Televisi di Indonesia. Resist: Yogyakarta.

Zein, Kivlan. 2004. Konflik dan Integrasi TNI-AD. Institute for Policy Studies: Jakarta.

---

[1] Detail peraturan ini lihat Adam 2003:22-24 atau Abdurachman (ed) 2004: 171-172.

[2] Tanam paksa sebagai kolonialisme ekonomi melandaskan pemikirannya pada Liberalisme Klasik yang ditelurkan ekonom-ekonom macam Adam Smith dan David Ricardo. Misalnya saja perluasan daerah koloni untuk memeroleh perluasan pasar dan prinsip faedah komparatif yang statis untuk memaksakan jenis tanaman yang berorientasi ekspor diproduksi di tanah jajahan. Lebih lajut lihat Arif 2006: 5-19

[3] lihat Shiraishi 2001:10-35

[4] Soeara Oemoem adalah contoh surat kabar yang terjerat peraturan ini. Mengenai detil pasal-pasalnya lihat lampiran dalam Surjomihardjo (ed) 2004:337-343

[5] lihat Shiraishi 2001

[6] Pertentangan tersebut dimulai oleh tersingkirnya kabinet Amir Syarifudin yang ketika itu menjadi Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan. Setelah jauthnya Amir, Soekarno mengangkat Hatta untuk menggantikan Amir. Hatta kemudian melaksanakan program reorganisasi dan rasionalisasi tentara. Akibat kebijakan tersebut sekitar 35 persen kekuatan FDR dalam militer berkurang (Fattah 2005:68-75). Ada juga pihak yang menganggap bahwa kebijakan tersebut merupakan kesepakatan yang dicapai untuk menyingkirkan ‘kaum merah’ dari militer oleh Hatta dan perwakilan Amerika Serikat yang datang ke Indonesia, setelah sebelumnya AS beperan penting dalam mendesak Belanda untuk mengakui kedaulatan Indonesia (lihat Mahendra 2006)

[7] lebih lanjut lihat Haryanto 2006:23-24 atau Surjomihardjo (ed) 2004:178.

[8] lihat Zein, Kivlan 2004:48-55

[9] Staat Nan Ooorlog en Beleg (SOB) atau keadaan darurat perang adalah peraturan negara dalam bahaya dan perang yang, antara lain, memberi kekuasaan kepada militer untuk menyimpang dari undang-undang yang ada, guna mengambil tindakan dengan cara apapun (Yahya A. Muhaimin 2002:101 dikutip Fattah 2005:85). Dari sinilah timbul keyakinan di kalangan tentara tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam masalah politik, ekonomi, dan lainnya dalam kehidupan kenegaraan pada masa selanjutnya (ibid., hlm 101)

[10] tahun sebelumnya hanya terjadi 34 kali tindakan terhadap pers. Inipun tanpa sanksi pembredelan. Sedangkan pada 1957, 39 tindakan pembredelan dilakukan pemerintah dari keseluruhan tindakan yang berjumlah 124 (lihat tabel yang dikutip Kahya 2004:101-115 dari Smith 1986).

[11] Lihat Fattah 2005:110-112

[12] Detil kewajiban ini lihat Soerjomihardjo (ed) 2004:181-183

[13] Pada tahun-tahun pertengahan hingga akhir diberlakukannya SOB pun TNI sudah mulai menunjukkan sikap oposisinya terhadap Soekarno. Sebuah kelompok bernama Liga Demokrasi terbentuk pada 24 Maret 1960 dengan prakarsa para tokoh partai oposisi seperti Masyumi, PSI, Partai Katolik, dan partai IPKI. Mereka khawatir dengan menguatnya PKI di tubuh parlemen.Awalnya belum jelas seperti apa sikap militer terhadap Liga Demokrasi. Bahkan TNI justru terpecah dalam dua kubu, pro dan anti. Mereka yang pro—diantaranya Ahmad Yani dan sembilan dari enam belas Panglima divisi melarang PKI di wilayahnya masing-masing.  Mereka kemudian membuat rapat para Penguasa Perang Daerah (Paperda) di Jakarta, 12 September 1960. Rapat tersebut kemudian menghasilkan keputusan bahwa TNI tak setuju dengan proyek Nasakom dan PKI harus dilarang. Detil kejadian ini lihat Fattah 2005:108-122.

[14] Dalam kurun Waktu 1952 hingga 1964, di tahun 1963 paling sedikit dengan 6 kasus saja. Pembredelan pun hanya terjadi sekali di tahun ini (lihat tabel yang dikutip Kahya 2004:101-115 dari Smith 1986).

[15] 14 surat kabar ada di bawah PKI, 8 buah berlindung dalam PNI, 7 dalam NU, PSII dan Partai Katolik masing-masing melindungi 4 surat kabar, 3 dalam IPKI, dan Perti melindungi 1 surat kabar (lihat Dhakidae 1991:55)

[16] Lebih lengkap mengenai kasus pembredelan Indonesia Raya yang terjadi di masa Orde Baru lihat buku khusus yang ditulis Haryanto, Ignatius. 2006. Indonesia Raya Dibredel. LKiS: Yogyakarta.

[17] Lihat Tim Peneliti Sejarah Pers di Indonesia, Beberapa Segi Perkembangan sejarah Pers di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2002.

[18] Lebih lanjut mengenai peraturan ini lihat ibid hlm 187-188.

[19] Lihat Zein 2004:31

[20] Salah satu yang kontra pembubaran Deppen adalah Anggota Komisi I DPR RI yang juga anggota Komite Kewaspadaan Nasional Muslimin Indonesia Abdul Qadir Djaelani, beliau berpendapat:

Pembubaran Departemen Penerangan RI tanpa pikiran yang masak; akibatnya:
a. Merusak koordinasi dan pengawasan terhadap media massa (cetak maupun elektronik), sehingga kebebasan pers sudah sampai kebablasan yang sangat merusak nilai-nilai kehidupan bangsa.
b. Negara sudah tidak lagi mempunyai lembaga media massa yang obyektif memberikan informasi untuk kepentingan nasional baik ke dalam maupun keluar. Media massa swasta, tentunya akan menyuarakan kepentingan ideologi dan ekonomi mereka masing-masing.
c. Menghancurkan struktur dan sistem informasi nasional.
d. Merusak ekonomi dan sosial puluhan ribu pegawai depertemen tersebut.

[21] Lihat pengantar oleh Atmakusumah Astraadmadja dalam Alex Sobur 2001

[22] komposisi tersebut diatur dalam UU No.40 tahun 1999 yang berbunyi: Ayat (1) menyatakan “Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.” Selanjutnya ayat (3) menyatakan “Anggota Dewan pers terdiri dari: a. Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan; b. Pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers; c. Tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.” Mereka yang masuk dalam jajaran tersebut yaitu: Goenawan Muhammad,  R.H. Siregar, S.H, dan Atang Ruswita yang mewakili kalangan wartawan; Jakob Oetama, Surya Paloh, H. Azkarmin Zaini (bidang televisi). Zainal Abidin Suryokusumo (bidang radio) mewakili perusahaan pers; dan masyarakat yang diwakili Atmakusumah Astraatmadja dan Benjamin Mangkoedilaga, S.H.

[23] Ini bisa dirunut dari berbagai peristiwa di zaman Gus Dur berkuasa. Seperti, kritikan yang dilontarkan oleh Grup lawak Bagito di stasiun Indosiar, ditanggapi oleh pengikutnya sebagai upaya pelecehan. Hal yang sama terjadi dan menimpa sebuah harian nasional yang terbit di daerah, Jawa Pos . Harian ini pernah memuat tentang berbagai kasus negatif di jaringan kekuasaan Gus Dur. Yang terjadi kemudian, kantor harian ini diduduki, disegel, bahkan akan dihancurkan oleh pengikut Gus Dur yang tidak terima atas pemberitaan harian tersebut.

[24] Lihat Wirodono 2006: 123-126

Teori Opini Umum Walter Lippman

1. Latar belakang

Tak mungkin melihat sejarah pembentukan negara-negara yang ada sekarang dengan meniadakan peran Perang Dunia I. Fase tersebut merupakan titik penting penghancuran dan pembentukan ulang batas-batas negara yang lahir dari kebijakan imperialisme yang berlangsung sejak dua dasawarsa terakhir abad XIX. Schuman (1953:91), menyebut stereotip lama para negarawan semisal national interest dan national honor sebagai penyebab, melabeli PD I sebagai ancient game of power. Politik ekspansi yang maujud dalam imperialisme akibat mandeknya modal dan distribusi tenaga kerja dalam negeri, ditambah dengan sentimen nasionalisme ditenggarai jadi penyebab lainnya (Arendt, 1995:48-68)

Perang bermula dari Sarajevo, Ibukota Bosnia – ketika itu masih di bawah kekuasaan aliansi Austria-Hongaria – putra mahkota Hapsburg Francis Ferdinand dan istrinya dibunuh oleh pendukung gerakan pan-Serbia pada 28 Juni 1914. Segera setelah itu Austria mengumumkan perang terhadap Serbia yang berbatasan secara langsung dengan mereka di selatan. Jerman, yang terletak persis di utara wilayah kekuasaan Austria-Hongaria, menyatakan dukungan militernya terhadap Austria. Sementara itu, Prancis dan Rusia (masih dalam kekuasaan Tsar Nicholas II), memilih berada di pihak Serbia karena takut kehilangan pengaruhnya di Balkan.

Amerika Serikat, di bawah pemerintahan Woodrow Wilson, memilih ikut ambil bagian dalam PD I pada 1917. Perimbangan kekuatan dan ekspor senjata ke pihak aliansi (Austria, Hongaria, dan Prancis) yang menguntungkan dari segi komersial menjadi dasar kebijakan. Pemerintah AS memrotes hak Jerman memerdagangkan senjata ke kedua belah pihak yang bertikai. Menggelikan, setahun sebelumnya Wilson berhasil memenangi pemilu dengan slogan peace without victory.

Wilson tak sekedar memainkan strategi tempur di medan perang. Lebih penting dari itu, dia harus memengaruhi opini dan menggerakkan rakyat AS yang pasifistik dan tidak melihat adanya alasan rasional untuk ikut ambil bagian dalam PD I. Salah satu usaha yang dilakukan adalah membentuk gambaran yang salah mengenai tentara Jerman.

…themselves, were able to drive a reluctant population into a war by terrifying them and eliciting jingoist fanaticism. The means that were used were extensive. For example, there was a good deal of fabrication of atrocities by the Huns, Belgian babies with their arms torn off, all sorts of awful things that you still read in history books. Much of it was invented by the British propaganda ministry, whose own commitment at the time, as they put it in their secret deliberations, was “to direct the thought of most of the world.” But more crucially they wanted to control the thought of the more intelligent members of the community in the United States, who would then disseminate the propaganda that they were concocting and convert the pacifistic country to wartime hysteria. (Chomsky, 1997:9-10)

Contoh di atas hanyalah salah satu bentuk strategi perang urat syaraf (psychological warfare) yang dijalankan pemerintah Amerika Serikat. Segera setelah memutuskan keikutsertaannya dalam PD I, Woodrow Wilson mendirikan Creel Commission, sebuah lembaga yang kerap disebut sebagai pelopor propaganda modern. George Creel, sang pemimpin lembaga, bertugas merencanakan dan melakukan propaganda di dalam dan luar negeri untuk kepentingan perang yang sedang dilakukan Amerika.

Keberhasilan yang diraih Creel Commission merupakan hasil perpaduan antara pengetahuan tekhnik komunikasi dan psikologi massa. Tak heran ketika banyak ilmuwan sosial ikut di dalamnya, sebut saja teoretikus awal komunikasi Amerika Harold Laswell, Paul Lazarsfeld, dan Carl Hovland, serta  jurnalis cum politikus Walter Lippman.

Dalam tulisan ini, kontribusi Walter Lippman akan diangkat secara khusus. Beberapa pertimbangan mendasari pemilihan ini. Pertama, sosok Lippman sebagai seorang teoretikus sekaligus politikus, mencerminkan kesatuan antara teori dan tindakan. Terkait hal itu, bahasan Lippman tidak terbatas pada masalah tekhnik komunikasi, tapi juga meluas pada struktur politik yang merupakan konteks komunikasi. Kedua, ketersediaan sumber. Magnum opus Lippman yang merupakan saripati pengalamannya ketika terlibat dalam PD I sudah dialihbahasakan ke Indonesia, dijuduli Opini Umum.

Bahasan akan dibagi dalam beberapa bagian. Bagian pertama menjelaskan mengenai latar belakang kelahiran teori, seperti sudah dipaparkan sebelumnya. Selanjutnya, biografi singkat Lippman akan disampaikan untuk melihat latar belakang pencetus teori Opini Umum.

Pemikiran-pemikiran, berbagai asumsi, dan teori, akan dibahas di bagian selanjutnya. Untuk memermudah, saya membaginya berdasarkan kategori filsafat ilmu. Bagian kedua akan diisi dengan ontologi dan epsitemologi teori opini umum. Sebagai peletak dasar teori komunikasi modern, Lippman punya pandangan berbeda dengan para teoretikus komunikasi di masa sesudahnya, bahkan dengan para teoretikus sezaman. Hal ini pulalah yang kemudian menyebabkan perpecahan dengan rekan intelektualnya Herbert Mercuse. Lippman sendiri tidak pernah menamai teorinya. Saya menamainya teori Opini Umum sesuai dengan judul buku Lippman Opini Umum yang banyak dirujuk di bagian ini.

Bagian ketiga akan membahas aksiologi teori opini umum. Lippman bukanlah akademisi murni, dia memraktikkan teori-teorinya dalam kenyataan, khususnya untuk kepentingan pemerintah Amerika Serikat. Di bagian ini, akan dijelaskan bagaimana keterkaitan antara teori yang dibangun Lippman dengan tindakan yang mewujud dalam penerapan demokrasi a la Lippman.

2. Walter Lippman: Wartawan Serba Bisa

Noam Chomsky, pakar lingustik sekaligus pemerhati media asal Massachausetts Institute of Technology (MIT) Amerika, membuka bukunya Media Control: The Spectacular Achievement of Propaganda, dengan sebuah pertanyaan: The role of the media in contemporary politics forces us to ask what kind of a world and what kind of a society we want to live in, and in particular in what sense of democracy do we want this to be a democratic society? Mencoba menjawab pertanyaan ini, dia mundur ke belakang. Mencari akar-akar pemikiran demokrasi. Salah seorang yang ditudingnya banyak memengaruhi model demokrasi Amerika Serikat adalah Walter Lippman.

Lippman sejatinya adalah seorang wartawan politik kenamaan asal Amerika. Lahir tahun 1889, 85 tahun umurnya banyak diisi dengan menulis untuk The New Republic dan The World,  surat kabar yang terbit empat kali seminggu. Lippman juga menulis lebih dari 20 buku. Semasa berkuliah di Harvard nama-nama besar menempa kemampuan intelektualnya, mulai dari George Santayana hingga Graham Wallas. Wallas kemudian banyak memengaruhi pemikiran politik Lippman.

Di awal hidupnya, Lippman seorang penganut sosialisme Fabian. Belakangan dia menjadi seorang konservatif, bahkan cenderung skeptis terhadap politik. Kebanyakan mencatat nama baiknya dalam sepak terjang politik Amerika. Dia membantu Woodrow Wilson merancang the Fourteen Points, juga membuat pidato untuk beberapa politisi (Curtis, 1998:xvii). Kedekatannya dengan para politikus kenamaan Amerika Serikat serta kemampuan intelektual yang baik, membuatnya mampu memengaruhi berbagai kebijakan pemerintah.

Sisi lain tak banyak dicatat. Dia menghindari wajib militer dengan melapor ke sekertariat menteri pertahanan Amerika Serikat, berbohong bahwa ayahnya sedang sekarat dan ibunya hidup sebatang kara di dunia (Curtis, 1998:xvii). Namun, Lippman tetap aktif dalam peperangan, meski dari belakang layar. Dia bekerja sebagai penulis leaflet dan editor untuk unit propaganda yang bekerja di bawah American Expeditionary Forces. Selain itu, dia juga menduduki posisi sekertaris The Inquiry, dinas intelejen Amerika Serikat yang dibentuk presiden Wilson untuk mendukung tim negosiasi di Paris.

3. Opini Umum: Apa dan Bagaimana?

Opini Umum, merupakan saripati pengalaman Lippman semasa bekerja di belakang layar saat PD I meletus. Simaklah buku tersebut, maka akan banyak kita temukan kasus-kasus yang menggambarkan dapur pembuatan kebijakan-kebijakan propaganda selama PD I. Tekhnik memanipulasi berita melalui pemilihan kata-kata ataupun pemelintiran fakta banyak digunakan untuk meyakinkan masyarakat bahwa perang harus dilanjutkan karena kemenangan sudah di depan mata. Cara itu juga terbukti ampuh untuk mengendurkan semangat tempur lawan.

a. Ontologis: Lingkungan Palsu dan Lingkungan Nyata

Pembedaan antara lingkungan palsu dan lingkungan nyata merupakan fondasi awal teori opini umum. Lingkungan palsu merupakan gambaran yang dibentuk masyarakat awam dan menuntunnya dalam bertindak. Gambaran tersebut terbentuk berdasarkan terpaan informasi dan latar belakang orang tersebut yang dipengaruhi oleh berbagai hal semisal lingkungan dan posisi sosial. Lingkungan nyata adalah kejadian yang betul-betul terjadi, kenyataan yang belum terdistorsi oleh karakter-karakter orang yang berbeda. Lingkungan nyata merupakan referensi seseorang dalam membentuk lingkungan palsu.

Sekilas, pandangan Lippman mirip dengan teori idenya Plato. Dalam beberapa hal, keduanya memang memiliki kemiripan pemikiran yang akan dibahas pada bagian selanjutnya. Fondasi pemikiran Lippman dan Plato memiliki kesamaan, meski dengan penamaan yang berbeda. Plato memisahkan antara pengetahuan dan opini[1]. Pengetahuan, yang berada di dunia ide, tidak mungkin salah. Hanya satu karakter saja yang dimiliki pengetahuan, sebab dia tidak mengalami perubahan. Sebaliknya, opini, yang didapat melalui pencerapan panca indera memunyai dua karakter yang bertentangan dalam dirinya karena memerantarai yang tidak berubah (pengetahuan) dan berubah (manusia). Sesuatu yang indah, jika dilihat dari segi lain bisa menjadi buruk maka bisa salah. Pengetahuan sama dengan lingkungan nyata, dan opini sama dengan lingkungan palsu.

Pembedaan dua jenis lingkungan menuntun pada dikotomi opini umum dan Opini Umum, dengan huruf kecil dan huruf besar. Yang pertama salah dan yang kedua benar. Kategori keduanya secara sederhana dipisahkan tindakan.

Gambaran-gambaran dunia di luar kita itu berhubungan dengan tingkah laku sesama, sejauh tingkah laku mereka itu menyangkut, tergantung, atau menarik perhatian kita, secara kasar kita sebut urusan umum. Sedangkan gambaran-gambaran dalam benak kita tentang diri kita sendiri dan orang lain tentang diri mereka sendiri dan diri kita, keperluan-keperluannya, maksudnya, dan hubungan dengan masyarakat luas kita sebut opini umum mereka. Gambar-gambar yang digerakkan oleh sekelompok orang, atau oleh pribadi yang bertindak atas nama kelompok adalah Opini Umum dengan huruf besar (Lippman, 1995:26)

Urusan umum pasti menyangkut opini umum. Namun, urusan pribadi hanya menjadi urusan umum ketika menyangkut urusan pribadi sesama. Seorang anak yang kecanduan narkoba adalah urusan pribadi. Namun ketika si anak memengaruhi anak dari keluarga lain untuk ikut menggunakan narkoba, atau membuat keributan dalam masyarakat saat di bawah pengaruh narkoba, maka hal tersebut sudah menjadi urusan umum. Dalam kondisi seperti itu, digerakkan oleh Opini Umum, seorang ketua Rukun Tetangga (RT), atau seorang polisi, atau bahkan sebuah organisasi kemasyarakatan bisa mengambil tindakan tehadap anak itu atas nama ketertiban umum (kelompok).

Ketidakmampuan untuk membentuk gambaran sebenarnya yang menuntun ke tindakan yang benar, menurut Lippman disebabkan oleh

Sebab lingkungan nyata itu sungguh terlalu besar, terlalu kompleks, dan berlalu terlalu cepat sebelum sempat dikenali secara mendalam. Kita tidak dilengkapi cukup alat untuk menghadapi begitu banyak kepelikan, keberagaman, dan perubahan susunan dan kombinasi. Dan walaupun kita harus bertindak dalam lingkungan itu, kita harus mengkonstruksinya menjadi model yang lebih sederhana (Lippman, 1995:15)

b. Epistemologis: Hambatan ke Lingkungan Nyata

Meski Plato dan Lippman memiliki kemiripan ontologis, namun secara epistemologis keduanya agak berbeda. Teori ide Plato menghasilkan cara pencarian kepada pengetahuan (lingkungan nyata) yang tidak berubah, sedangkan Lippman justru berusaha untuk menjelaskan opini (lingkungan palsu). Dia mencoba menjelaskan pergumulan antara yang tak berubah dalam nilai-nilai bawaan manusia (kodrat) dan yang berubah karena pengaruh lingkungan, dua hal pembentuk lingkungan palsu. Baginya, tidak ada gunanya menjelaskan yang tidak berubah, lebih baik menjelaskan reaksi masyarakat atas yang tak berubah tersebut.

Maka, para analis opini umum harus mulai dengan pengenalan hubungan segitiga antara: tempat kejadian, gambaran manusia tentang tempat itu, dan tanggapan manusia atas bayangannya itu sendiri yang terlepas dari fakta tempat kejadian (Lippman,1995:)

Banyak faktor yang membuat masyarakat awam cenderung membentuk lingkungan palsu. Faktor pertama adalah sensor. Sensor merupakan hasil dari penarikan garis pembatas antara hal-hal yang sifatnya publik dan privat, namun garis ini sifatnya elastis sekali kecuali pada momen-momen khusus semisal perang. Sensor sangat penting dilakukan dalam momen ini, sebab “publikasi seringkali tidak sejalan dengan kepentingan umum” (Lippman, 1995:39). Lippman tidak begitu jelas mendefinisikan dan memberi batas yang jelas antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi – yang merupakan turunan dari pembedaan yang publik dan yang privat. Dia menganggap bahwa kepentingan-kepentingan pribadi yang beragam menghasilkan opini yang beragam pula. Untuk menjelaskan hubungan antara kepentngan umum dan kepentingan publik, diambillah analogi hubungan antara cerita dan penonton. Respon penonton terhadap sebuah cerita bisa berbeda dikarenakan kemajemukan karakter penonton, namun ceritanya tetaplah satu.

Ia tidak menganggap masalah pribadinya sebagai contoh-contoh parsial dari lingkungan yang lebih besar. Ia menganggap  ceritanya tentang lingkungan yang lebih besar sebagai pembesaran dan peniruan kehidupan pribadinya. Ajaran tentang kepentingan diri sendiri pada umumnya menghilangkan sama sekali fungsi kognitif. Ajaran ini begitu konsisten pada fakta, bahwa manusia pada akhirnya merujuk semua hal kepada dirinya sendiri. Jadi, barangkali benar apa yang dikatakan James Madison … bahwa kepentingan akan tanah, kepentingan akan manufaktur, kepentingan perdagangan, kepentingan menjadi oarng kaya, dan banyak lagi kepentingan yang lebih kecil, tumbuh menjadi keharusan bagi bangsa-bangsa yang beradab (Lippman, 1995:164-173)

Kontak dan kesempatan merupakan hal kedua yang membuat masyarakat awam cenderung membentuk lingkungan palsu. Tidak semua lapisan masyarakat punya akses menuju lingkungan nyata. Tingkat ekonomi sangat menentukan aksesibilitas seseorang, sebab uang mampu menghilangkan rintangan komunikasi yang merintanginya. Seseorang yang hanya memunyai televisi akan punya pendapat berbeda dengan dia yang memunyai televisi dan juga membaca koran. Semakin banyak informasi, semakin banyak pilihan, semakin kecil gambaran lingkungan palsu yang dibuat. Tentunya akan berbeda pula dengan orang yang membaca koran, menonton televisi, tapi juga mampu mengakses internet.

Namun, ada hal lain yang juga penting pengaruhnya dalam kontak masyarakat awam dengan dunia luar. Seseorang yang terikat dalam sebuah kelompok sosial biasanya memiliki norma-norma yang sama dengan anggota kelompok sosial lainnya, sehingga gambaran lingkungan palsunya banyak terpengaruh oleh norma-norma tersebut. Pandangan ini serupa dengan teori two step flow of communication[2]. Kepercayaan Lippman akan teori ini mungkin disebabkan kedekatannya dengan Paul Lazarsfeld, teoretisi komunikasi yang juga aktif dalam pusat penelitian komunikasi pasca PD I[3].

Waktu masyarakat untuk mengenali dunia luar juga tidak begitu banyak. Lippman membandingkan tiga hasil penelitian mengenai kebiasaan membaca masyarakat, masing-masing dilakukan pada 1900, 1916, dam 1920 mengenai hal ini. Meski surat kabar sudah memberi ruang lebih banyak bagi berita yang berkaitan dengan urusan umum, tapi rata-rata orang hanya memakai sekitar 15 menit untuk membaca (Lippman,1998:56).

Waktu yang sempit diperparah dengan ketidakmampuan kata-kata untuk menangkap lingkungan nyata. Besarnya kuantitas dan perbedaan kualitas pembaca surat kabar, membuat wartawan kesulitan memilih dan merangkai kalimat yang tepat agar bisa dimengerti oleh setiap pembaca, sekaligus juga mengambarkan lingkungan nyata setepat-tepatnya.

Biasanya, disebabkan oleh kompleksnya lingkungan nyata, masyarakat cenderung menyederhanakannya melalui stereotip. Setiap orang atau sekelompok orang (kelompok sosial) punya stereotip-stereotip yang membantunya mendekati bentuk gambaran dunia yang mereka inginkan. Misalnya stereotip pelit yang dilekatkan pada orang Padang, membantu orang yang menganut stereotip tersebut agar tidak menjalin hubungan ekonomi dengan orang Padang. Stereotip juga menyediakan sistem pertahanan diri bagi masyarakat, maka dalam sebuah sistem stereotip yang kuat, kita cenderung mengajukan fakta yang mendukung stereotip, dan menyingkirkan hal-hal yang melemahkannya. Stereotip membuat kita merasa aman, setidaknya dia menyediakan alasan yang menjadi sumber tindakan kita. Apa jadinya manusia jika bertindak tanpa tahu alasannya?

Buku Opini Umum merupakan sebuah karya lintas disiplin. Sebagai sarjana ilmu politik, dia mencoba tidak menjadikan latar akademisnya sebagai kacamata kuda. Rumusan Lippman mengenai faktor-faktor pembentuk lingkungan palsu banyak dipengaruhi oleh ilmu psikologi. Jung dan Freud kerap dikutip dalam buku ini. Penelitian-penelitian yang digunakan Lippman untuk mengetahui kuantitas waktu membaca, semuanya merupakan penelitian psikologi, khususnya psikologi massa.

3. Aksiologis: Untuk Apa Opini Umum?

Walter Lippman bukan intelektual yang terisolasi di gedung Universitas atau perpustakaan kota, bukan juga wartawan yang kesehariannya mencari dan melaporkan kejadian. Lebih dari itu, dia merupakan seorang yang memraktikkan kesatuan antara aksi dan teori. Pemikiran-pemikiran Lippman tidak terhenti dalam buku-buku atau surat kabar dan habis dimakan rayap. Lippman dikenal sebagai seorang yang punya kemampuan intelektual di atas rata-rata dan dekat dengan banyak politikus nomor wahid Amerika Serikat. Buku Opini Umum bukan sekedar magnum opus-nya, tapi juga landasan banyak kebijakan pemerintah Amerika Serikat ketika itu.

a. Masyarakat yang Tetap

Satu lagi kemiripan Lippman dan Plato adalah aksiologis pemikiran mereka berdua. Jika Plato menelurkan teori ide yang menuntun pada pembagian hirarki masyarakat dalam teori negaranya[4], maka Lippman membuat teori opini umum untuk menunjukkan bahwa ada bagian besar masyarakat yang cenderung salah kaprah dalam menafsirkan kejadian-kejadian di dunia. Mereka, masyarakat awam, disebut sebagai gerombolan massa yang kebingungan (bewildered herd), karenanya harus dihindarkan dari membuat keputusan-keputusan umum yang penting. Tugas seperti itu sebaiknya diserahkan kepada segolongan kecil orang yang menjadi perwakilan di parlemen.

Mengapa hanya sebagian kecil masyarakat saja yang dibolehkan mengambil keputusan-keputusan umum yang sifatnya penting? Sebab, mereka merupakan bagian masyarakat yang memunyai kemampuan lebih dibandingkan kebanyakan masyarakat. Kemampuannya mengetahui lingkungan nyata tersebut, membuat mereka mampu mengerti dan merencanakan tugas-tugas terkait kepentingan umum.

Now there are two “functions” in a democracy: The specialized class, the responsible men, carry out the executive function, which means they do the thinking and planning and understand the common interests. Then, there is the bewildered herd, and they have a function in democracy too. Their function in a democracy, he said, is to be “spectators,” not participants in action. But they have more of a function than that, because it’s a democracy. Occasionally they are allowed to lend their weight to one or another member of the specialized class. That’s called an election. It’s also a typical Leninist view. In fact, it has very close resemblance to the Leninist conception that a vanguard of revolutionary intellectuals take state power, using popular revolutions as the force that brings them to state power, and then drive the stupid masses toward a future that they’re too dumb and incompetent to envision for themselves. The liberal democratic theory and Marxism-Leninism are very close in their common ideological assumptions. (Chomsky,1997:13-14)

Agak menggelikan memang, Lippman yang anti Marxisme-Leninisme[5] justru menerapkan asumsi yang serupa dalam teorinya. Pasca Perang Dunia, tepatnya ketika terjadi perang dingin antara AS dan Uni Soviet, dia banyak membantu propaganda pemerintah AS dalam menyebarkan ketakutan akan kaum merah (red scare) (Simpson,1994:63-93).

Kemiripan tersebut yang mungkin menyebabkan Lippman ogah membahas mengenai struktur masyarakat. Buat dia, hal tersebut berada di luar jangkauan kita, sesuatu yang sudah begitu sejak dulunya. Selain itu, kita tidak mungkin mengetahui tingkah laku manusia sebagai reaksi atas masyarakat makro. Yang bisa kita ketahui reaksi manusia terhadap bagian-bagian kecil dalam hidupnya, yang tak sebanding dengan gambaran masyarakat secara keseluruhan (Lippman,1998:22-23). Pandangan tersebut sejalan dengan konsepsinya mengenai manusia yang egosentris dalam masyarakat demokratis. Penyebab Lippman berpikir seperti itu mungkin kondisi zamannya yang memang tidak memungkinkan tingkah laku manusia sebagai reaksi atas masyarakat makro. Sebetulnya, Lippman sempat menyaksikan hal ini. Tahun-tahun menjelang akhir hayatnya pada 1974, banyak diisi dengan gerakan-gerakan mendunia yang merupakan reaksi atas masyarakat makro, misalnya saja gerakan anti perang di AS yang memuncak di dekade 70-an dan Student May Revolt di Prancis pada 1968.

b. Fungsi Media Massa

Lalu, apa fungsi teori Opini Umum dalam bentuk masyarakat Demokratis versi Lippman? Salah satu fungsinya adalah menjaga kestabilan pemerintahan dengan membiarkan struktur yang sudah ada tetap berjalan sebagaimana mestinya. Meski tak pernah mengaku terang-terangan, Lippman banyak menganut ide-ide fungsionalisme. Aliran antropologi ini berkembang di Amerika Serikat sekitar tahun 1950-an melalui Talcott Parsons. Fungsionalime menganggap masyarakat layaknya tubuh manusia yang memunyai mekanismenya sendiri. Bagian-bagian tubuh tersebut saling mendukung satu sama lain, namun bekerja berdasarkan fungsinya masing-masing. Kaki tidak bisa menjadi kepala, begitupun sebaliknya. Bagian-bagian akhir Opini Umum yang menjelaskan tentang masyarakat demokratis sehubungan dengan opini umum, ditulis dengan gaya berpikir seperti itu. Tiap-tiap bagian masyarakat punya fungsi masing-masing, dan tidak boleh melenceng dari fungsi tersebut, sebab bisa menimbulkan goncangan.

Fungsionalisme juga punya pengauh dalam studi media massa. Menurut aliran ini, media massa memainkan fungsi sosial positif dengan mereproduksi seperangkat kepercayaan dan ideologi yang merupakan anutan bersama (Couldry,2004:3). Pandangan ini sejalan dengan pendapat Lippman mengenai fungsi media massa. Menurutnya, media massa bukanlah ruang public tempat pertemuan berbagai gagasan, melainkan sarana penyampaian pandangan pemerintah dan industri. Penting bagimya, untuk menyediakan pers berita, bukannya membiarkan mereka mencari berita.

Kesimpulan saya ialah bahwa opini umum harus diberikan kepada pers jika ingin sehat, tidak oleh pers seperti halnya sekarang. Tugas memberikan informasi opini umum tersebut saya pahami pertama-tama sebagai tugas ilmu politik yang menduduki tempatnya sebagai perumus, pendahulu keputusan nyata, bukannya pembela, kritikus, atau reporter sesudah keputusan diambil. Saya melihat tanda-tanda bahwa pemerintah maupun industri telah memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengabdi kepada kepentingan umum (Lippman,1995:28)

Dalam pandangan di atas, jelas bahwa perspektif komunikasi yang digunakan adalah perspektif satu arah. Komunikasi bukan merupakan sebuah proses negosiasi gagasan melalui simbol-simbol, melainkan proses penyamaan persepsi komunikan oleh komunikator. Komunikasi dipandang sebagai sarana mendominasi. Pandangan ini sejalan dengan rekannya yang juga punya andil dalam kebijakan propaganda pemerintah AS semasa Perang Dunia I Harold Laswell. The Magic Bullet Theory, yang diciptakannya punya asumsi yang sama. Komunikan dipandang sebagai objek pasif yang menerima semua pesan komunikasi.

---

[1] Lihat Russel, 2004:164

[2] Several researcher designed a study to examine how how individuals from different social groups select and use mass communication messages to influence votes. They were surprised to discover that informal, personal contacts were mentioned far more frequently than exposure to radio or newspaper as potential source of influence on voting behavior (Infante, Rancer, and Womack, 1990:394-397)

[3] At least six of the most important U.S. centers of postwar communication studies grew up as de facto adjuncts of government psychological warfare programs. For years, government money made up more than 75 percents of the annual budgets of Paul Lazarsfeld’s Bureau of Applied Social Research at Columbia University, Hadley Cantril’s Institute for International Social Research at Princeton, Ithiel de Sola Pool’s Center for International Social Studies program at Massachausetts Institute of Technology, and similar institutions (Simpson,1994:4)

[4] Lihat Russel,2004:146-162

[5] Sikap ini dengan mudah bisa ditemukan dalam buku Opini Umum. Lipmann, meskipun mengakui bahwa stereotip cenderung membuat bias pandangan seseorang (Lippman,1998:99), namun kerapkali justru bersikap bias terhadap Marxisme-Leninisme (Lippman,1998:105-107, 176). Lucunya, dalam Opini Umum, tak ada satupun karya asli Marx yang dijadikan sumber rujukan atas pendapat-pendapatnya itu.

Orang-orang Benteng

Sesekali saja presiden datang berkunjung, belum tentu sekali dua bulan. Selepas itu tak nampak satu kegiatanpun dalam Istana. Bangunan tua itu diam saja.

Tidak begitu di sekitaran. Malam selalu meriah. Ada saja pasangan kekasih yang menyempatkan duduk di bangku taman lalu dihampiri penyanyi jalanan. Atau gerombolan jembel mabuk-mabukan. Atau anak jalanan terlibat perkelahian

Istana tersebut terletak di pojokan Jl. Malioboro, berseberangan dengan benteng Vrederburg. Tanahnya tak seberapa luas jika dibanding Istana Bogor. Berjejer bangku-bangku taman di depannya, diselingi pojon-pohon besar. Kalau malam, batang pohon yang lingkarnya melebihi pelukan orang dewasa itu, bermandikan cahaya. Satu lampu menghabiskan daya setara sebuah rumah sederhana. Agar aman dari tangan-tangan jahil, tiap lampu dijaga kerangkeng besi.

 

Apa belum cukup terang benderang itu lampu merkuri taman

Apa belum cukup nyaman tidur di bawah langit kawan

Kota ini milik kalian

Kecuali gedung-gedung tembok pagar besi itu jangan

(Kota ini Milik Kalian, Wiji Thukul)

 

Kami bertukar nomer telepon genggam. Dia perkenalkan diri sebagai Agus. Saya lupa Tanya umur dan pekerjaan. Tak sopan rasanya baru bertemu sudah tanya hal macam itu. Pembawaan Agus menyenangkan, bahkan berhadapan dengan saya, orang yang baru saja dia kenal malam itu. Sebentar kami sudah akrab, berbagi cerita dan minuman oplosan di depan istana negara Yogyakarta.

Dari wajahnya, umur Agus belum masuk kepala tiga. Rambutnya cepak, dengan badan tak seberapa tinggi. Kami bicara dengan bahasa Jakarta. Kadang diselingi kata-kata gaul ketinggalan jaman macam doi, dan betak. Mendengar dialeknya, Agus belum lama merantau. Dia besar di Cibinong, sebuah daerah di pinggiran kota Jakarta.

Yogya menyenangkan buat Agus, setidaknya dia betah disini. “Jarang orang merantau ke Jogja ingin pulang, kebanyakan orang Yogya yang merantau justru ingin pulang,” tukasnya.

Kemungkinan besar dia seorang pedagang, pengamen, atau pekerja serabutan.  Setahu saya cuma tiga jenis pekerjaan itu yang dijalani teman-teman yang saya kenal di sekitaran benteng Vrederburg, Jogja. Di hari-hari kala pariwisata sedang ramai atau hari besar keagamaan, banyak yang beralih profesi jadi juru parkir.

Guntur misalnya. Jika tiba paskah atau natal, dia biasa mengatur parkir di sekitar gereja dekat rumahnya. Kisaran 50 ribu hingga 70 ribu rupiah dia bisa dapatkan. Di hari biasa, selepas Ashar, Guntur biasa nongkrong di depan benteng, melayani pesanan menggimbal rambut. Biasanya pelanggan adalah temannya teman sebab Guntur tak buka lapak.

Harga jasa bervariasi, tergantung hubungan. Untuk teman harga bisa dinego. Malah terkadang jasanya tidak ditukar uang, tapi cannabis. Malam itu Guntur tetapkan harga 15 ribu per helai untuk segerombol anak muda yang merantau untuk cari tempat kuliah di Jogja. Pakaian mereka necis. Sementara temannya digimbal, yang lain memutar mp3 Bob Marley dari handphone.

Guntur tak langsung menyelesaikan pekerjaannya malam itu. Serupa dokter, dia menyuruh “pasiennya” kembali lagi malam besok. Untuk menggimbal sehelai rambut, butuh waktu sekitar 15 menit. Selain itu memilin butuh tenaga tak sedikit. “Kalau gua selesain hari ini, besok makan apa?” katanya. Malam itu dia kantongi 60 ribu rupiah.

Lain nasibnya dengan Wawan, perantau asal Cimahi, Bandung. Dia tidak punya maksud melanjutkan ke jenjang Universitas. Kondisi ekonomi keluarganya tidak memungkinkan. Merantau sama dengan mengejar peruntungan buat dia.

Jogja bukan persinggahan pertama Wawan. Dia pernah mencoba peruntungan di Bogor. Datang dengan sebuah gitar,ngamen di daerah Jembatan Merah. Gitarnya direbut preman setempat. Wawan kemudian beralih profesi jadi kurir narkoba.

“Tapi urang can pernah nyobaan (tapi saya belum pernah mencoba),” tukasnya. Jadi kurir bukan keinginannya. Wawan kabur, merantau ke Jogja. “Di dieu mah pengamenna balageur. Hayang oge balik ka Bandung, ngan urang era (di sini mah pengamennya baik-baik. Ingin juga pulang ke Bandung, tapi saya malu),” tambahnya.

Mungkin cannabis tak masuk hitungan narkoba buat Wawan atau Guntur. Mereka sempat bilang kalau barang tersebut sedang susah didapat di Jogja akibat maraknya operasi polisi. Namun, jika mau saya bisa memesannya lewat Axl, pengamen lain yang saya kenal melalui Guntur.

Guntur kenalkan saya pada seorang pedagang pasar Sore Beringharjo. Namanya saya tidak ingat. Rambutnya pendek, ditutupi topi pet. Gigi ompong Nampak kalau dia sedang bicara. Badannya berbungkus jaket hitam bertulis Ikatan Mahasiswa Cirebon.

Saya sempat berpikir kalau dia mahasiswa cum pedagang. Menyambi adalah hal biasa buat mahasiswa rantau yang kuliah di Jogja. Ternyata bukan, jaket itu didapatnya dari seorang teman asal Cirebon. Seratus persen dia pedagang. Malam itu dia ngedumel. Para turis enggan datang ke lapaknya sebab ada seorang teman berdandan serupa preman mengunjungi tempatnya berdagang.

Berdagang pakaian dijalaninya setelah keluar dari pusat rehabilitasi narkoba. Jaket lengan panjang yang dipakai menutupi lengannya yang penuh bekas suntikan.

Meski sedang musim liburan, tapi penghasilannya biasa saja. Dia cuma satu dari ratusan pedagang di sepanjang Jl. Malioboro.

“Gua ngak suka kalau ada yang bilang Tuhan itu ngak adil,” tukas Guntur berapi-api. Entah. Saya tak tahu dia bertuhan apa atau siapa. Mungkin pada Jah, sebab rambut yang gimbal, atau Allah, atau Yesus, atau Yahweh. Entah.

Sayapun tak tahu Tuhan adil atau tidak, Guntur. Tapi, itu istana tegak berdiri, dijaga pagar besi. Sepi di dalam, hanya manusia berseragam tentara kadang terlihat. Tapi, kalian, di depan benteng Vrederburg saban malam, nongkrong disamping tukang becak yang tidur beralas kardus, berselimut spanduk bekas.

Kesempatan nanti kita bertemu lagi. Berbagi cerita, atau menyaksikan jembel-jembel saling baku hantam, atau berbagi minuman oplosan. Cahaya bulan milik kita, dingin malam dan terang sorot lampu juga. Tidak istana itu, bukan milik kita. Cuma sudut itu, di pojokan gerbang, milik kita bersama. Itu air seni dan bau pesing biar jadi tanda. Cuma tempat buang hajat arti istana negara Yogyakarta buat kita.

 

Jatinangor, 14-15 Mei 09

Ada Monster di Televisi

Their wares are newspaper that go out everyday in order to inject in the mind of reader ways of feeling and judging the facts of current politics appropriate for the producers and sellers –Antonio Gramsci, Workers and Newspaper

The only right we have is the right to vote, and it leads us nowhere – kata seorang Greek Peasant yang dikutip sama Robert McChesney dalam The Political Economy of Global Media

Ada monster berkeliaran di media massa, monster kampanye
I
Beberapa bulan lalu seorang teman dapat tugas wawancara aktivis atau mantan aktivis mahasiswa. Saya usulkan Fadjroel Rahman, aktivis mahasiswa yang dapat jatah beberapa tahun jadi tahanan Orde Baru. Habis internet trail, dia susun pertanyaan, saya tambahkan beberapa. Wawancara dilakukan via e-mail.
Fadjroel sedang getol memerjuangkan legalisasi calon presiden independen buat Pemilu 2009. Perlu ada pemimpin baru yang tidak berasal dari partai politik yang ada sekarang, sebab parpol adalah sisa-sisa Orba, atau setidaknya punya pikiran gaya Orba. Buat mensukseskan tujuannya Fadjroel coba cari dukungan dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat dan media massa. Beliau sempat muncul di televisi nasional—saluran politiknya Surya Paloh—mempromosikan diri sebagai calon independen yang punya pikiran segar. Entah, bung, sekarang beritanya tidak terdengar. Bagaimana nasib Anda sekarang? Tampaknya muncul dan bersuara di media butuh lebih dari sekedar gagasan segar dan niat yang besar.

II
Partai Keadilan Sejahtera disinyalir curi start. Kata Panwaslu mereka menggunakan medium demonstrasi sebagai kampanye, menggunakan tempat ibadah sebagai tempat kampanye, menyertakan bocah dalam kampanye. Ini aksi solidaritas, begitu kata Tifatul Sembiring. Sebagai Muslim mereka merasa perlu untuk ambil bagian dalam aksi menentang kezaliman Israel di Gaza. Sebagai partai mereka merasa perlu bawa bendera dalam aksi solidaritas. Demonstrasi mana yang tidak bawa bendera?
PKS dikenal sebagai partai yang kuat kaderisasinya. Jenis yang langka di Indonesia paska 65, atau bahkan paska 98. “Hampir semua anggota BEM Univesitas itu kader PKS,” begitu kesaksian teman sealmameter saya yang juga jadi pemimpin salah satu departemen di BEM.
Namun, PKS tidak seperti partai lainnya, tak begitu kuat secara finansial. Mungkin karena akarnya di lingkungan akademis. PKS tidak begitu dekat dengan kalangan pengusaha. Tidak seperti Golkar, Demokrat, atau Gerindra, sejauh ini saya belum liat PKS pasang iklan di televisi. Masa kalah sama partai seumur jagung macam Gerindra?
Kalau tidak bisa beriklan di media, kan bisa jadi berita. Bikin saja demonstrasi besar, pasti media mau meliput. PKS pakai kuantitas dan kualitas kadernya. Dana sedikit, tapi tetap bisa kampanye. Belum lagi berita tentang dimejahijaukannya aksi solidaritas mereka. Mengutip Simpson, ini adalah bentuk white propaganda yang menekankan “kesederhanaan, kejernihan, dan pengulangan”.

III
Surya Paloh jadi bintang Metro TV. Pidatonya sebagai ketua Dewan Penasihat Golkar di berbagai daerah pelosok Indonesia jadi bahan liputan. Gayanya berapi-api, dengan balutan busana kuning, dan janggut penuh kharisma. Saya jadi ingat jangkar Timnas Indonesia Ponaryo Astaman yang tumbuhkan jambang menjelang piala Tiger kemarin. “Biar disegani pemain lawan,” begitu dia kasih alasan.
Bicaranya selancar Soekarno, tanpa teks. Megawati yang anaknya saja kadang masih butuh teks. Sungguh cerdas Surya Paloh, sudah hafal betul harus bicara apa di depan kader Golkar. Beda gaya kalau diwawancara, penampilannya kalem dan bersahaja, khas pula suaranya yang berat.
Itu dia Gerindra. Punya juga saluran televisi, namanya saluran lima. Saya sering lihat beritanya jadi program salah satu TV lokal di Bandung.
Itu dia Gerindra. Bagus sekali iklannya. Sering berganti bentuk pula, supaya penonton tidak bosan. Kritis dalam bertanya, optimis dalam janji. Satu lagi, dia tidak datang sebagai Messiah, tapi mengulurkan tangan buat rakyat Indonesia. Mari bergabung bersama kami, buat perbaiki nasib Indonesia. Model ajakan macam begini dulu dipakai SBY, “bersama kita bisa”.
Gerindra ini partai baru. Belum punya pengalaman memerintah. Jalannya ya mengkritisi pemerintahan yang sudah ada. Bisa juga bangkitkan romantisme, membawa nama Muhammad Hatta, atau keindahan dan kekayaan alam Indonesia. Kabarnya, sampai sejauh ini, Gerindra termasuk empat besar partai yang sudah keluarkan biaya buat kampanye. Dia juga jadi pionir, partai yang pertama beriklan buat Pemilu 2009.

IV
Hai teman, hati-hati sama saluran pemilu, hati-hati sama iklan, hati-hati lihat disksusi di televisi.
Hai teman, namanya juga iklan, rayuan, kalau tidak gombal bukan rayuan namanya.
Hai teman namanya juga Partai, sama seperti barang yang diiklankan, pilih dulu hasil belakangan.
Hai teman, itu media ada yang punya, bukan kamu bukan pula saya, atau petani di Majalaya, atau buruh pabrik di cikarang, atau pedagang di pasar induk, atau Malaikat atau Tuhan. Media bisa bohong, bisa berbuat jahat. Kalau kamu percaya media nanti urung masuk surga, kamu sekutukan Tuhan itu namanya.

PS: Obama jadi bintang film malam ini, kayaknya tidak seru. Hei Chuck Norris kemana kamu? Apakah nonton Obama juga? Bersama Denzel Washington ya? Dia juga tidak ada.

Bogor, 21 Januari 2009
Hujan terus…

Dialah Sang Imam Mahdi

Saya punya impian. Bertemu pria paruh baya berkacamata dengan kepala yang mulai dirayapi kebotakan. Kemarin hari,suara mantapnya sergap saya. Dari Televisi saya tahu Mario Teguh dia punya nama.

Apa yang buat dia spesial? Banyak jawabannya. Bisa saya rentetkan poin demi poin. Tapi,beberapa yang cukup buat saya kagum, bertanya-tanya, dan ingin ketemu dia. Malam itu acaranya dijuduli “i just cant wait to be a king”. Sungguh menghibur. Jarang saya dibuat terpingkal oleh kotak idiot bernama televisi. Kebodohan kalau dibungkus dengan kulit yang tepat pun terlihat ibarat mukjizat.

“Dengarkan ini” begitu biasa Mario memulai petuahnya. Mengesankan kalau tiap kalimat yang keluar dari mulutnya serupa sabda.Maka camkan baik-baik. “Pertama,jadilah ikan kecil di kolam yang besar. Ambil pelajaran, kenali lingkungan, lalu pindah ke kolam kecil. Dengan pengalaman dari kolam besar Anda kembangkan kolam kecil jadi kolam besar. Begitu cara menjadi raja. Tidak bagus terus jadi ikan kecil di kolam yang besar. Sesukses atau sekaya apapun Anda tetaplah kacung, “kira-kira seperti itu ringkasan sabda Mario.

Tapi,dia ingatkan,”raja adalah pengemban amanat Tuhan. Raja yang baik adalah yang menyukseskan para abdinya”. Betapa mulia pesan beliau. Petuahnya malam itu kalau dipikir-pikir bisa jadi jalan tengah manusia-manusia pasar yang saling berkompetisi, tapi tetap membutuhkan kerjasama. Mario Teguh adalah nabi zaman modern!

Tapi, toh,para Nabi selalu punya pengikut yang membandel. Dan mereka yang tak mau dengar sabda berakhir jadi kutukan di kitab-kitab. Daur hidupny diakhiri azab. Mario seperti nabi malam itu.Siap memberi lampu terang di pojok lorong gelap buat para pengikutnya. Syaratnya, “saya suka orang yang selalu gelisah, dan datang dengan pertanyaan kepada saya” begitu ujarnya.

Bagaimana cara jadi raja tanpa punya kacung? Sebab menjadikan orang lain sebagai kacung, dalam logika Anda, sama dengan menghambat orang lain.

Bagaimana cara jadi raja yang menyukseskan kacungnya,bukankah seharusnya kacung menyukseskan raja? Setahu saya tak ada kawula yang lebih luas dikenal dibanding rajanya

Kalau Anda bisa beri saya jawaban meyakinkan buat dua pertanyaan di atas,saya ikut perahu Anda, pak Mario…

Kematian

 

Pagi ini langit menyenandungkan sendu kembali. Awan gelap bertumpuk-tumpuk bikin udara pagi yang biasanya hangat tidak terasa. Berat kaki, tapi saya melangkah juga.

 

Kata orang yang ahli baca cuaca, langit semakin sulit diawasi. Musim berganti tanpa turut aturan yang dulu-dulu. Manusia salah besar ternyata. Dulu berpikir bisa kuasai alam, tapi sekarang justru kita dikuasai alam.

 

Sejak revolusi industri, cerobong-cerobong pabrik menusuk langit; dam raksasa dibangun menghambat laju air; tanah-tanah diliciki benih-benih penelitian. Percepatan katanya. Hai manusia lihat mesin kami, beton kami, pestisida kami, bisa bikin kita hidup berlimpah. Selamat jalan kelangkaan, selamat tinggal kekurangan.

 

Tapi, alam punya logika sendiri. Logika yang dianaktirikan manusia. Asap pabrik merenggut ketebalan atmosfir selembar demi selembar, hasilnya pemanasan global; air yang dihambat bikin laut kekurangan pasokan garam dan jadilah daratan semakin terkikis; bibit rekayasa membunuh kesuburan tanah pelan-pelan. Haus laba bikin efisiensi jadi anak kesayangan yang diturut segala maunya. Peduli setan manusia lain jadi korbannya.

 

 

Pagi ini hati berbisik gelisah lagi. Di bawah langit mendung saya mulai hari. Niatnya mau melangkah tiga kilometer jauhnya menuju tempat kursus. Sejak punya rutinitas baru ini, hidup saya menggelegak lagi. Pertanyaan ke pertanyaan berembus lagi.

 

Peralihan bukan hal yang menyenangkan. Dia selalu datang membawa segepok masalah sembari menyeringaikan bibir. Seperti pergantian musim yang selalu bawa penyakit pancaroba. Tak tahu peralihan ini mau bawa saya kemana.

 

Sekarang cuma tahu kalau konflik selalu berakhir dengan konsensus, dipaksakan atau tidak. Tapi, tak mau memercepat hidup kalau harus korbankan kehidupan. Tak mau berucap “selamat jalan pertanyaan, selamat tinggal kehidupan”.

 

Jogja 6 Agustus 08

Mak Tini

…Disini tak ada nasib. Tak ada nasib yang mirip putaran roda. Orang bekerja cuma buat hidup. Tanpa harapan. Mereka cuma menunggu jenazahnya dibawa pulang ke kampung halaman…

 

Kemarin-kemarin Mak Tini sering mengeluh lapar. Bukan mengeluh sebetulnya, tapi cuma menjawab. Kalau pagi dia suka tanya “mau makan pake apa, mas,” saya balik tanya “wis mangan, mak? (sudah makan,mak?)”. Mak Tini jawab apa adanya.

Tak ingat sejak kapan dia mulai kerja pada Nenek. Dulu sekali, ketika saya masih bocah, dia datang dari sebuah desa miskin di pojokan Jogja. Beberapa bulan bekerja, Mak Tini bawa dua anak kembarnya turut serta Andi dan Endi. Sembari sekolah mereka kerja juga buat nenek saya.

Andi sudah punya satu anak sekolah TK. Dia nyupir dan Siti istrinya memasak. Mereka ketemu dan jatuh cinta waktu sama-sama kerja buat nenek. Mertuanya Andi kerja juga buat nenek, jadilah satu keluarga besar dipersatukan di dapur yang temboknya kehitaman karena asap.

Asap yang sama buat Mak Tini kena katarak. Beberapa bulan lalu dia naik meja operasi. Biayanya berhutang sama nenek dan bantuan teman-teman sependeritaan. Di bulan yang sama tangan saya patah. Kami suka bertelepon saling bertanya kabar dan memberi semangat.

Mak Tini jadi pendiam. Juni sampai Agustus pesanan Catering menumpuk. Bukan tak ingin ngobrol sama saya, tapi takut kena dampat majikan yang tak lain-tak bukan adalah Bulik saya. Tembok-tembok dapur dipasang tulisan “Sedikit Bicara Banyak Bekerja”.

Beberapa hari lalu dia simpankan udang goreng buat saya. Kami bicara sambil makan.

Kalau pesanan sedang banyak upahnya sampai 200 ribu seminggu. Kalau sepi turun hingga seperempatnya. 50 ribu buat hidup seminggu?? Tidak, kurang dari 50 ribu malahan. Gajinya dipotong utang sebelum diberikan.

“Mas jangan cerita sama bulik lho, nanti saya dimarahi,” saya cuma tersenyum dengar kalimat Mak Tini sambil ingat muka sangar bulik saya.

 

Jogja, 28 Juli 2008

Perkabungan

Di sebuah pertigaan saya menghentikan langkah, sadar kehilangan arah. ’Ikutin aja taburan bunganya,’ pakde tahu saya kebingungan, berujar sambil melirik ke arah bawah. Kami berbelok ke kanan. Di kejauhan rombongan pengantar jenazah berjalan cepat. Meninggalkan kepulan asap menyan dengan bau yang khas. Kemenyan memang punya semerbak yang bisa tercium dari jarak cukup jauh.

Saya tak mencoba memercepat langkah. Jalanan berpasir, kanan-kirinya kebun salak membentang. Daerah ini, Kecamatan Pules, memang terkenal sebagai penghasil salak pondoh. Di pasar harganya lebih mahal dibanding salak jenis lain. Rasanya manis dan tidak meninggalkan ampas di bijinya jika digigit.

Pohon bambu dan kelapa yang menjulang berbaris di sisi-sisi kebun. Matahari tertutup dedaunan yang berdesakan. Got kecil di sisi kanan. Bukan, bukan got. Kata itu ingatkan saya pada aliran pembuangan yang keruh sampah. Air disini jernihnya melebihi aliran PDAM untuk mandi di rumah.

Gemericik aliran air menerjang kerikil. Gemerisik daun beradu diterpa angin. Ah, harmoni yang lama betul tak saya temukan. Ingin menepi barang sebentar. Menutup mata. Jenak menyumbu sekitaran. Tidak, tidak saat ini. Rombongan makin jauh di depan sana. Saya bakal tertinggal perkabungan.

Kuburan di Jogja punya tempat dan bentuk berbeda dengan di Bogor. Di Jogja kuburan selalu punya gerbang, betapapun sederhananya. Sekeliling dibangun pagar pembatas. Di Bogor kerap kali kuburan diselipi jalan umum di tengahnya, kematian cuma sampiran dari keseharian.

Seperti masuk masjid, alas kaki harus dilepas di gerbang kuburan. Sepertinya kematian dan kehidupan sama sucinya buat penduduk sini. Ow, tidak. Beberapa pelayat berpakaian necis pakai alas kaki juga. Mereka tak tahu adat sekitar.

Seperti biasa pemakaman diakhiri dengan nisan yang menancap. Sebiji kelapa ditaruh di atas makam, menandakan kalau makam ini masih baru. Satu-satu pelayat pergi meninggalkan sanak famili almarhum yang masih berjongkok masyuk mengelilingi kuburan. Ada yang berdoa dan menabur bunga.

Berjejer pelayat di sisi got kecil depan kuburan. Bergantian membasuh kaki yang dilekati pasir dan tanah. Saya turut, menggulung celana panjang hingga dengkul lalu turun ke sungai. Segar aliran air jernih menerpa kaki. Melepas butiran pasir. Di belakang pelayat lain menunggu. Saya harus lekas meski masih betah.

 

Nah akan menepi kau sebentar

di luar ada karnaval knalpot dan raung jam yang selalu meminta

ada perkabungan yang cepat ditinggalkan

ada yang gemetar di bawah permukaan,

gagal kau berikan nama

(Anonim, Puisi mural di salah satu tembok Ps.Beringharjo, JOgja)

 

Seloroh obrolan memenuhi isi mobil. Delapan orang tinggalkan perkabungan di desa, kembali ke kota menjajaki hidup. Air Conditioner bikin panas udara Jogja tidak berasa. Saya duduk di kursi paling belakang, pojok sebelah. Memandang suasana di luar jendela. Ada gedung-gedung mewah berdiri; motor dan mobil berseliweran dikejar waktu, terhenti oleh lampu merah di sebuah perempatan besar yang ramai spanduk dan iklan ukuran raksasa.

Mobil begerak lagi selepas lampu berganti hijau. Kendaraan tarik gas penuh. Sore menjelang, pekerjaan masih menumpuk. Nanti malam kalian masih punya janji. Ah,kematian memang membebaskan manusia dari penjara kehidupan. Wahai perkabungan kau menyenangkan sukacita kau menyedihkan…

Jogjakarta, 21 Juni 2008

Sejarah

Sejarah tidak ditulis oleh pena milik Tuhan. Tidak pula dilukis bergurat-gurat lewat kuas Sang Maha Kuasa. Sejarah berdetak dalam nadi manusia, dipanggul berat pundak kita.